• (PPT) Gerakan Sosial dan Partai Politik Muhamad Ikbal

    Ciri-ciri gerakan sosial Berbasis kelompok massa Memperjuangkan kepentingan massa Tidak dapat dipengaruhi oleh partai politik Bertujuan untuk mengubah keadaan dan mengendalikan keadaan Fungsi dan Sifat Gerakan Sosial Gerakan sosial berfungsi memobilisasi kekuatan sosial yang menyerukan moralitas keadilan keberlangsungan hidup dan identitas Oct 19 2020 · Mouchrand Abdanu Adam (Pegiat Sosial). TERNATE. KoranMalut .IdDalam sepekan minggu terakhir gerakan demonstrasi mahasiswa tiada henti dilakukan suara-suara mahasiswa menggema bak menuntut revolusi atau perubahan secara cepat. Gerakan aktivisme dalam penolakan omnibus law penuh spirit perjuangan semata suatu upaya meletakkan kemanusiaan dipraktekan dalam demokrasi

    Chat Online

  • Omnibus Law dan Gerakan MahasiswaKORANMALUT .ID

    Oct 19 2020 · Mouchrand Abdanu Adam (Pegiat Sosial). TERNATE. KoranMalut .IdDalam sepekan minggu terakhir gerakan demonstrasi mahasiswa tiada henti dilakukan suara-suara mahasiswa menggema bak menuntut revolusi atau perubahan secara cepat. Gerakan aktivisme dalam penolakan omnibus law penuh spirit perjuangan semata suatu upaya meletakkan kemanusiaan dipraktekan dalam demokrasi Ciri-ciri gerakan sosial Berbasis kelompok massa Memperjuangkan kepentingan massa Tidak dapat dipengaruhi oleh partai politik Bertujuan untuk mengubah keadaan dan mengendalikan keadaan Fungsi dan Sifat Gerakan Sosial Gerakan sosial berfungsi memobilisasi kekuatan sosial yang menyerukan moralitas keadilan keberlangsungan hidup dan identitas

    Chat Online

  • Omnibus Law dan Gerakan MahasiswaKORANMALUT .ID

    Oct 19 2020 · Gerakan aktivisme dalam penolakan omnibus law penuh spirit perjuangan semata suatu upaya meletakkan kemanusiaan dipraktekan dalam demokrasi kita saat ini nampak hilang. Dewan rakyat di parlemen tak lagi mengutamakan musyawarah mufakat melainkan berdasarkan suara koalisi mayoritas berarti banyak celah kepentingan di dalamnya. Oct 25 2016 · dampak kebijakan ekonomi era orde baru dampak negatif • kerusakan alam serta ekosistem • kesenjangan yang sangat mencolok antar daerah • maginalisasi sosial • kkn yang merajalela • fundamental ( pondasi ) pembangunan sangat rapuh • pembangunan terkesan hanya untuk kota besar 11.

    Chat Online

  • Siaran Pers Bersama Larang Perdagangan Racun Secara

    Dalam rangka Hari HAM Sedunia 10 Desember 2018 untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan. Sep 23 2014 · Pemanfaatan dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan pertambangan yang disesuaikan dengan karakter lahan bekas tambang dengan catatan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang adalah untuk memperbaiki kerusakan ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan

    Chat Online

  • Perekonomian Masa Orde Baruslideshare

    Oct 25 2016 · dampak kebijakan ekonomi era orde baru dampak negatif • kerusakan alam serta ekosistem • kesenjangan yang sangat mencolok antar daerah • maginalisasi sosial • kkn yang merajalela • fundamental ( pondasi ) pembangunan sangat rapuh • pembangunan terkesan hanya untuk kota besar 11. Apr 17 2019 · Diskursus tentang Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2019 telah menarik perhatian luas dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya. Para tokoh partai birokrat hingga akademisi memberikan tanggapan yang secara umum menyudutkan mereka yang memilih untuk tidak memilih (baca Golput). Frans Magnis-susena sebagai filsuf dan rohaniawan menyatakan

    Chat Online

  • Sembilan Rekomendasi GUSDURian Untuk IndonesiaAlif.ID

    Demokrasi yang dikuasai kelompok oligarki mengakibatkan penegakan hukum dan HAM yang berlangsung di Indonesia seolah tumpul di hadapan kelompok oligarkh dan runcing bagi kelompok rakyat lemah. Politik Hukum yang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana penyusunan UU Minerba dan UU Cipta Kerja mencerminkan pembuat kebijakan lebih pro investasi dan KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IMPLIKASI Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi. Slide3 . PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral bukan

    Chat Online

  • Komitmen Pengusaha Batu Bara Penuhi KewajibanEkonomi

    JAKARTA — Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) dari anggotanya selalu terjaga.Penyediaan batu bara untuk perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).. Pemerintah mewajibkan perusahaan pemilik batu Oct 15 2020 · Di tengah tantangan politik yang makin berat ini tak ada jalan lain selain Walhi juga harus terus memperluas konsolidasi dan memulihkan demokrasi yang kini terkoyak untuk mewujudkan keadilan ekologis. Akhirnya selamat ulang tahun Walhi ke-40 rumah bagi gerakan lingkungan hidup dan demokrasi Indonesia.

    Chat Online

  • Ketidakmerataan dan demokrasi di Indonesia Kyoto Review

    D i tahun-tahun menjelang jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998 ada debat publik yang berkembang di sejumlah media mengenai meningkatnya apa yang disebut sebagai "kesenjangan sosial". Upaya liberalisasi ekonomi pada tahun 1980-an telah diikuti dengan pertumbuhan pesat dari sejumlah industri manufaktur dan keuangan dan tanda-tanda kekayaan kelompok ekonomi menengah semakin Tulisan ini berangkat dari pertanyaan bagaimana gerakan filantropi yang tumbuh subur pada dekade 1990-an memiliki hubungan dengan partai politik di Indonesia. Gerakan filantropi dengan demikian tidak dapat dianggap sekedar agenda partisipasi humanitarian keagamaan tapi juga inheren dalam proses politik kelompok Islamis (Lih Greg Fealy 2012).

    Chat Online

  • #20TahunReformasi Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

    Dec 05 2018 · Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya migas dan pertambangan baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro penerimaan negara pemenuhan energi BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 87 A. Bidang Politik 87 bagian federal ini hanyalah sarana Belanda untuk berkuasa di Indonesia. negara dalam gerakan Andi Azis di Makassar tetapi karena usaha Andi Azis menemui

    Chat Online

  • Opini Pertambangan REFLEKSI 10 TAHUN REFORMASI AKAN

    Sektor pertambangan saat itu menjadi salah satu sektor unggulan pada masa Orde Baru berkuasa. memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan para investor di dunia pertambangan untuk menanamkan modalnya dan beroperasi di Dari sisi penegakan demokrasi gerakan reformasi menjadi tonggak positif tumbuhnya iklim dan suasana demokratis di Dec 05 2018 · Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya migas dan pertambangan baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro penerimaan negara pemenuhan energi

    Chat Online

  • Kebijakan-Kebijakan Serta Perkembangan Politik dan Ekonomi

    Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3 6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10 1 triliun rupiah. Dia sering mengkritik keras sistem demokrasi parlementer-liberal multipartai di Indonesia beserta produk turunannya termasuk praktek ekonomi liberal. Sukarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin untuk mengubur sistem demokrasi liberal. Menurutnya perpecahan masyarakat termasuk potensi ekonomi terjadi karena sistem liberal multipartai.

    Chat Online

  • 5 Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi

    KOMPASKebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting yaitu Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka Hari HAM Sedunia 10 Desember 2018 untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan.

    Chat Online

  • SEKTOR PERTANIAN MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM

    Aug 05 2020 · Untuk lebih meningkatkan hasil di sektor pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang juga memberi sinyal hijau untuk investor yang mau menanamkan modalnya di sektor pertanian. Kepala Bappeda Karawang Eka Sanatha mengatakan luas baku lahan di Karawang ini untuk persawahan lebih dari 97 ribu hektar. Di Indonesia hampir 75 dari seluruh kasus yang dibawa ke ICSID ataupun UNCITRAL atas dasar BITs ada di sektor sumber daya alam khususnya pertambangan dan migas. 2 Perlindungan investasi terutama di sektor tambang di atas tentunya juga bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk solusi krisisi iklim.

    Chat Online

  • #20TahunReformasi Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

    Dec 05 2018 · Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya migas dan pertambangan baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro penerimaan negara pemenuhan energi Q. Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa demokrasi liberal adalah menasionalisasikan De Javasche Bank menjadi BI (Bank Indonesia) pada akhir tahun 1952 dengan tujuan.. pemerintah tidak mampu memberi subsidi di sektorsektor ekonomi strategis Partai-partai pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk

    Chat Online

  • KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG ENERGI DAN

    KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IMPLIKASI Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi. Slide3 . PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral bukan Konstitusi Angola Undang-Undang Negara Angola atau UU Angola telah memiliki 3 konstitusi yang pertama mulai berlaku pada tahun 1975 sebagai undang-undang "sementara" yang kedua diterima pada tahun 1992 dalam sebuah referendum dan yang ketiga dilembagakan secara formal pada tahun 2010. Angola merupakan bekas koloni negara Portugal selama lebih dari 400 tahun sejak abad ke-15.

    Chat Online

  • Reformasi Tantangan Perubahan Baru untuk Indonesia

    Kebijakan-kebijakan reformasi ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat bukan Pemerintah Pusat. Selain itu cabang-cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan lebih ketat. Pendahulu Megawati (Wahid) melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI (yang benar-benar melemahkan posisinya) tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur Nov 01 2019 · Dari sisi teori menggunakan pendekatan teori mobilisasi sumberdaya gerakan mahasiswa di Indonesia dan Hong Kong pada tahun 2019 ini termasuk dalam katagori gerakan sosial sumberdaya yang dumaksud paling menonjol dalam penggunaan media sosial sebagai alat propaganda isu yang terbukti efektif untuk memobilisir massa aksi.

    Chat Online

  • ABSTRAKResearchGate

    Jurnal Wacana PolitikISSN Vol. 1 No. 2 Oktober 2016 107115 di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Di Indonesia hampir 75 dari seluruh kasus yang dibawa ke ICSID ataupun UNCITRAL atas dasar BITs ada di sektor sumber daya alam khususnya pertambangan dan migas. 2 Perlindungan investasi terutama di sektor tambang di atas tentunya juga bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk solusi krisisi iklim.

    Chat Online

  • Opini Pertambangan REFLEKSI 10 TAHUN REFORMASI AKAN

    Sektor pertambangan saat itu menjadi salah satu sektor unggulan pada masa Orde Baru berkuasa. memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan para investor di dunia pertambangan untuk menanamkan modalnya dan beroperasi di Dari sisi penegakan demokrasi gerakan reformasi menjadi tonggak positif tumbuhnya iklim dan suasana demokratis di Dari uraian di atas lah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan perusahaan pertambangan terhadap aspek ekologis sosial dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan batubara di era otonomi daerah pada Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.

    Chat Online

  • Kebijakan-Kebijakan Serta Perkembangan Politik dan Ekonomi

    Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3 6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10 1 triliun rupiah. kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemilu dan Pemerintahan tidak lepas dari demokrasi. Dalam hal ini partai politik merupakan pilar utama karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dirumuskan

    Chat Online

  • Di Bawah Jokowi Oligarki Kian Mencengkeram Demokrasi

    Jokowi hanya mengikuti situasi yang terjadi di sekelilingnya. Pendeknya dia tidak punya agenda dan visi sendiri terhadap demokrasi dan berbagai situasi di sekitarnya. Ketika ada gerakan dari kelompok Islam politik yang berusaha menjatuhkan dirinya dia menarik Ma ruf Amin sebagai wakil presiden. Oct 15 2020 · Di tengah tantangan politik yang makin berat ini tak ada jalan lain selain Walhi juga harus terus memperluas konsolidasi dan memulihkan demokrasi yang kini terkoyak untuk mewujudkan keadilan ekologis. Akhirnya selamat ulang tahun Walhi ke-40 rumah bagi gerakan lingkungan hidup dan demokrasi Indonesia.

    Chat Online

  • Marak Korupsi Akibat Tidak Paham KonstitusiPEMERINTAH

    Nov 17 2017 · Untuk meminimalisir korupsi di sektor pertambangan Rivan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempercepat realisasi kebijakan satu peta (one-map)."Kami mendorong pelaksanaan one map itu bisa dipercepat karena bisa memberi kepastian sinergi spasial antar sektoral dengan kementerian" ujarnya. Deklarasi Djuanda. Dalam buku Laut Teritorial dan Perairan Indonesia Himpunan Ordonasi Undang-Undang dan Peraturan Lainnya (1984) karya Andi Hamzah Deklarasi Djuanda adalah kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia.

    Chat Online

  • Reklamasi Solusi Menghijaukan Lahan Bekas Tambang

    Sep 23 2014 · Pemanfaatan dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan pertambangan yang disesuaikan dengan karakter lahan bekas tambang dengan catatan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang adalah untuk memperbaiki kerusakan ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan JAKARTA — Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) dari anggotanya selalu terjaga.Penyediaan batu bara untuk perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).. Pemerintah mewajibkan perusahaan pemilik batu

    Chat Online